Homepage

Seleksi POSBAKUM pada Pengadilan Agama Kaimana Tahun Anggaran 2025

13 December 2024

Pengumuman, Jam Kerja Layanan Ditutup pada Tanggal 8 April 2024 dan Dibuka Kembali pada Tanggal 16 April 2024

5 April 2024

Pengumuman, Jam Kerja Layanan Ditutup pada Tanggal 26 Oktober 2023

25 October 2023

Pengumuman, Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1444H

27 March 2023

Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Tahun 2025

6 February 2025

Aparatur Ikuti Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP v5.6.5 dan Aplikasi e-Berpadu v4.0.0

23 January 2025

Pengadilan Agama Kaimana Gelar Sosialisasi Budaya Kerja Untuk Optimalkan Pelayanan Berkualitas

23 January 2025

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sub Bagian PTIP

21 January 2025

e-Court MA-RI
JDIH
E-Learning MA-RI
LPSE

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

|| Selengkapnya ||

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya ||

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya ||

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya ||

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Layanan Hukum

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya ||

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya ||

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya ||