Pengadilan Agama Kaimana turut hadiri Pembinaan Daerah oleh YM. Hakim Agung Mahkamah Agung RI secara Virtual

Hakim Agung MA RI Berikan Pembinaan kepada Jajaran Pengadilan di Papua Barat

Papua Barat, 28 September 2026 — Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pembinaan kepada seluruh satuan kerja pengadilan di wilayah hukum Papua Barat. Kegiatan ini menyasar pimpinan pengadilan, para hakim, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan, serta seluruh aparatur sebagai upaya memperkuat kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan diarahkan pada beberapa sasaran utama, yakni penguatan integritas dan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi perkara dan manajemen pengadilan, optimalisasi pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap kebijakan Mahkamah Agung, kode etik, dan pedoman perilaku.

Bagi unsur pimpinan, penguatan diarahkan pada aspek kepemimpinan, pengawasan, pengendalian organisasi, dan kemampuan memastikan kebijakan Mahkamah Agung diterapkan secara konsisten pada satuan kerja masing-masing. Sementara bagi hakim, perhatian diberikan pada pelaksanaan tugas yudisial yang berintegritas, profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

Pada unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, pembinaan menitikberatkan pada tertib administrasi, pengelolaan perkara, dukungan teknis dan administratif, serta peningkatan kualitas pelayanan. Seluruh aparatur juga didorong untuk meningkatkan disiplin, menjaga etika, dan memberikan layanan yang transparan serta akuntabel.

Selain penguatan sumber daya manusia, pembinaan diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi satuan kerja dan mendorong penyelesaian melalui langkah yang konkret dan terukur. Optimalisasi teknologi informasi turut menjadi perhatian guna mendukung efektivitas administrasi, akses informasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan sasaran yang lebih terarah tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian arahan, tetapi menghasilkan tindak lanjut nyata pada masing-masing satuan kerja. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan tata kelola, dan peningkatan mutu layanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan badan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan. (MinZ)