Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Bulan Juni Tahun 2026: Perkuat Sinergi dan Optimalkan Capaian Enam Area Perubahan

Dalam upaya menjaga konsistensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas Bulan Juni Tahun 2026. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan, koordinator area perubahan, anggota tim pembangunan ZI, serta pihak-pihak terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan program kerja pada masing-masing area perubahan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengukur tingkat capaian program kerja, mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun strategi percepatan penyelesaian target pembangunan Zona Integritas. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi untuk memastikan seluruh eviden pendukung yang menjadi indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, masing-masing koordinator Area I hingga Area VI memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja beserta capaian yang telah diraih selama bulan Juni 2026.

Paparan diawali oleh Area I Manajemen Perubahan yang menyampaikan perkembangan implementasi program penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas melalui berbagai kegiatan internalisasi budaya kerja, peningkatan peran agen perubahan, serta upaya membangun komitmen seluruh pegawai dalam mendukung terwujudnya organisasi yang berintegritas.

Selanjutnya, Area II Penataan Tata Laksana melaporkan progres penyempurnaan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan administrasi, serta peningkatan efektivitas standar operasional prosedur (SOP). Berbagai inovasi yang telah diterapkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Area III Penataan Sistem Manajemen SDM yang menjelaskan perkembangan implementasi pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi peningkatan disiplin pegawai, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, monitoring kinerja pegawai, hingga penguatan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan.

Sementara itu, Area IV Penguatan Akuntabilitas memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi. Penguatan akuntabilitas diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Pada Area V Penguatan Pengawasan, dipaparkan perkembangan implementasi berbagai program pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, hingga penerapan sistem pengawasan internal. Area ini juga menyampaikan kesiapan pelaksanaan Public Campaign sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat sekaligus penguatan komitmen organisasi dalam membangun budaya antikorupsi.

Pembahasan mengenai Public Campaign menjadi salah satu agenda utama dalam rapat kali ini. Tim Area V memaparkan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari tema kampanye, sasaran peserta, materi sosialisasi, media publikasi yang akan digunakan, hingga pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim. Public Campaign direncanakan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan seluruh pegawai mengenai pentingnya integritas, transparansi, akuntabilitas, serta peran aktif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

Selanjutnya, Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menyampaikan progres peningkatan standar pelayanan, pengelolaan survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan, serta berbagai langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik juga terus dilakukan sebagai dasar penyempurnaan layanan agar semakin cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain penyampaian progres masing-masing area, rapat juga membahas berbagai kendala yang masih ditemui selama pelaksanaan program kerja, seperti penyempurnaan eviden, koordinasi lintas area, serta percepatan penyelesaian dokumen pendukung yang menjadi bagian dari penilaian pembangunan Zona Integritas. Seluruh peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, solusi, dan rekomendasi sehingga setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti secara bersama-sama.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh tim Pembangunan Zona Integritas semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergi antar area perubahan, serta menjaga komitmen dalam melaksanakan setiap program kerja sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Dengan kerja sama yang solid, penyempurnaan eviden secara berkelanjutan, serta pelaksanaan berbagai program inovatif, pembangunan Zona Integritas diharapkan mampu mencapai target yang telah ditentukan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. (MinZ)