zi_area.png

Alur Gugatan Sederhana resized  Brosur_Hak_Anak_dan_Perempuan_001.png  banner1 small  banner5  banner2 small  banner3 small

Banner_Pengaduan.jpg

211103_Diskusi_Hukum_with_PTA.jpg

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (PTA Jayapura) melaksanakan Pembinaan dan Diskusi Hukum dengan Tema “Pemenuhan dan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” pada tanggal 28 Oktober 2021 di Aula PTA Jayapura. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh satker yang berada di wilayah hukum PTA Jayapura baik mengikuti secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Pengadilan Agama Kaimana (PA Kaimana) diwakili oleh Wakil Ketua, Muhammad Sopalatu, S.H., Hakim, Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., Panitera Muda Hukum, Novia Dwi Kusumawati, S.H., dan Jurusita, Muhammad Yamin Rabo, S.H.

Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, antara lain:

  1. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian oleh Hakim Tinggi PTA Jayapura, Dr. H. M. Zakaria, M.H.;
  2. Sosialisasi Hasil Rakor Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Manado pada tanggal 21-22 Oktober 2021 oleh Ketua PTA Jayapura, Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H.;
  3. Pengawasan dan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Oleh Wakil Ketua PTA Jayapura, Dr. H. Khaerudin, S.H., M.H.;
  4. Pembinaan Kepaniteraan, Layanan Pengaduan di Tingkat Banding oleh Panitera PTA Jayapura, Drs. Hasani, S.H.;
  5. Pembinaan Bidang Kesekretariatan meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Anggaran, Monitoring dan Evaluasi atau Pengawasan oleh Sekretaris PTA Jayapura, Adri, S.H., M.H.

Pembinaan dan Diskusi Hukum ini berlangsung khidmat hingga akhir acara, dimana para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh narasumber sehingga terjadi diskusi yang apik dan tentu dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang baru bagi seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan khususnya di wilayah hukum PTA Jayapura.

  • e-Court MA-RI
  • JDIH
  • e-Learning
  • Informasi?
  • LPSE

 

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

|| Selengkapnya... ||

 

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya... ||

 

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya... ||

 

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kaimana terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Kaimana dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya... ||

 

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya... ||

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya... ||

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya... ||

 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya... ||

Implementasi Inovasi Unggulan DITJEN BADILAG

04.--_Basis_Data_Terpadu_Kemiskinan.png     06.--_eRegister.png     07.--_eKeuangan_Perkara.png     09.--_Validasi_AC.png     10.--_Gugatan_Mandiri.png     12.--_VISION.png

01.--_SMS_Notifikasi_Perkara.png    02.--_ProdukPengadilan_SiLontar.png

e-Applikasi

01 SIPP MARI     01 SIPP PA Kaimana     02 KOMDANAS     03 SIMARI     04 SIKEP     06 SIPERMARI

07 Website Monitoring     01 Pengaduan     06 Putusan     12 eCourt     SIPATO