zi_area.png

Alur Gugatan Sederhana resized  Brosur_Hak_Anak_dan_Perempuan_001.png  banner1 small  banner5  banner2 small  banner3 small

Banner_Pengaduan.jpg

SOSIALISASI DAN DDTK MODERNISASI REKENING PEMERINTAH

Dalam rangka mendorong simplifikasi, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus melakukan inovasi dan perubahan. Salah satu hal yang ditempuh dalam modernisasi pelaksanaan APBN adalah melakukan restrukturisasi terhadap rekening Satuan Kerja (Satker) dari rekening Giro menjadi rekening virtual.

Tentu perubahan semacam ini melahirkan hal yang baru, dan pastinya setiap ada hal baru harus ada yang menyampaikan sebagai penyambung dari pembuat kebijakan terhadap yang melaksanakan sehingga tujuannya tercapai.

Tindak lanjut dari upaya tersebut, Salamun Mustofa selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kaimana yang telah mengikuti sosialisasi bersama Kementerian Keuangan mengadakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di kantornya.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat PA Kaimana pada hari Senin, 30 Agustus 2021. Kegiatan yang dimulai setelah apel pagi jam 8.30 ini dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staff Pengelola Keuangan.

Pada kesempatan ini Yaser Arafat, S.H sebagai moderator membuka kegiatan dengan basmalah, dilanjutkan sambutan Eddy Waluyo, S.E selaku Sekretaris yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Salamun Mustofa, S.HI. sebagai pemateri menyampaikan, ada empat hal penting yang menjadi manfaat restrukturisasi rekening:

  1. Mendorong budaya cashless di satker;
  2. Penggunaan digital banking yang bisa menggantikan penggunaan cek/bilyet giro yang lama;
  3. Satker, Eselon I, K/L dan BUN dapat memantau kegiatan rekening serta saldo melalui dashboard secara realtime dan online; dan
  4. Konsolidasi saldo Rekening Pengeluaran pada satu rekening induk.

Dari situ beliau menekankan sangat mudahnya pengelolaan rekening satker ini kedepannya, sehingga proses pelaksanaan anggaran akan menjadi mudah juga.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pengelola keuangan kedepannya bisa memahami dan menjalankan tugas pelaksanaan APBN dengan baik. [gwesal]

ddtk_keuangan.jpg ddtk_keuangan_2.jpg
  • e-Court MA-RI
  • JDIH
  • e-Learning
  • Informasi?
  • LPSE

 

Aplikasi e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran Perkara secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

|| Selengkapnya... ||

 

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

|| Selengkapnya... ||

 

E-Learning Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebuah situs untuk memfasilitasi dalam hal pendidikan pelatihan dan untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi situs resminya dengan cara klik tombol dibawah ini.

|| Selengkapnya... ||

 

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kaimana terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Kaimana dapat diklik pada tombol dibawah ini. 

|| Selengkapnya... ||

 

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik serta memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

|| Selengkapnya... ||

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Layanan Hukum

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

|| Selengkapnya... ||

 

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

|| Selengkapnya... ||

 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

|| Selengkapnya... ||

e-Applikasi

01 SIPP MARI     01 SIPP PA Kaimana     02 KOMDANAS     03 SIMARI

04 SIKEP     06 SIPERMARI     07 Website Monitoring     01 Pengaduan

06 Putusan     12 eCourt     SIPATO

Silontar.png